TIMES MALAYSIA, MADIUN – Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro resmi dilaksanakan di wilayah Kabupaten Madiun. Bupati Madiun H. Ahmad Dawami telah menerbitkan surat edaran sebagai panduan teknis pelaksanaan PPKM Mikro di lapangan.

"PPKM mikro ini akan lebih fokus kepada pengendalian di wilayah RT dan RW yang dikepalai kepala desa," ujar Bupati Madiun H. Ahmad Dawami, Selasa (9/2/2021).

Kaji Mbing sapaan akrabnya menambahkan jika ada pembagian zonasi dalam PPKM mikro ini. Zonasi tersebut adalah zona hijau, kuning, oranye, dan merah. Setiap zona memiliki pengendalian masing-masing.

Kriteria zona sebagai berikut :

- Zona hijau dengan kriteria jika tidak ada kasus Covid-19 di satu RT.

- Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1-5 rumah dengan kasus konfirmasi positif Civid-19 dalam satu RT selama 7 hari terakhir.

- Zona oranye dengan kriteria jika terdapat 6-10 rumah dengan kasus konfirmasi positif COVID-19 dalam satu RT selama 7 hari terakhir.

- Zona merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif Covid-19 dalam satu RT selama 7 hari terakhir.

Dalam surat edaran yang diterbitkan, PKL diizinkan berjualan sampai jam 22.00 WIB. One gate system atau akses satu pintu ke wilayah desa juga tetap diberlakukan hingga PPKM mikro berakhir.

"Tujuannya agar upaya menekan penyebaran Covid-19 bisa optimal," jelas Kaji Mbing.

PPKM Mikro di Jawa Timur dilaksanakan berdasar keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/013/2021 tertanggal 8 Februari 2021 yang berlaku mulai tanggal 9 Februari 2021. "Jadi PPKM mikro adalah kewajiban bagi seluruh kabupaten/ kota se-Jawa Timur," ujar Bupati Madiun H. Ahmad Dawami. (*)