TIMES MALAYSIA, JAKARTA – Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium atau penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini muncul menyusul maraknya kasus keracunan makanan yang dialami ribuan siswa penerima manfaat program tersebut di berbagai daerah.

Ketua FKBI, Tulus Abadi, menyebut insiden ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan lemahnya sistem perlindungan konsumen anak dalam program nasional. “Sejak awal 2025, lebih dari 4.000 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan. Beberapa sampel makanan MBG bahkan terkontaminasi bakteri E. coli,” ujarnya dalam keterangan pers, Senin (22/9/2025).

Menurut FKBI, meski pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menyampaikan permintaan maaf atas nama Badan Gizi Nasional (BGN), langkah itu tidak cukup.

“Permintaan maaf tidak bisa menjadi akhir tanggung jawab negara. Dibutuhkan langkah konkret, sistemik, dan partisipatif agar tragedi ini tidak terulang,” tegas Tulus.

Temuan Kegagalan Sistemik

FKBI menilai ada sejumlah kegagalan sistemik dalam pelaksanaan MBG, di antaranya adalah Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak memenuhi standar kebersihan minimum. Kemudian proses penyiapan makanan dilakukan di lantai tanpa perlindungan dari serangga, dengan jeda distribusi terlalu lama.

"Dan tidak ada data publik terkait vendor MBG, audit dapur, maupun hasil uji laboratorium makanan. Bahkan, ada dugaan sekitar 5.000 dapur fiktif," ucapnya.

Selain itu, FKBI juga menyoroti mekanisme pelaporan insiden dan pemulihan korban belum terstruktur dan tidak melibatkan komunitas sekolah.

Lebih jauh, FKBI menilai hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen anak, yang seharusnya mendapatkan perlindungan atas keamanan, informasi, serta kompensasi. Namun hingga kini, belum ada skema ganti rugi maupun dukungan psikososial bagi para korban dan keluarganya.

Tuntutan FKBI

Untuk menjamin keberlangsungan dan keamanan program, FKBI meminta pemerintah dan BGN segera melakukan langkah-langkah berikut:

1. Melakukan audit publik terhadap seluruh penyedia makanan MBG dan mempublikasikan hasilnya.

2. Menyediakan skema ganti rugi serta pemulihan medis, psikologis, dan hukum bagi siswa terdampak.

3. Mereformasi tata kelola MBG dengan melibatkan sekolah, orang tua, dan lembaga perlindungan anak.

4. Menerapkan sistem pelaporan berbasis komunitas dan early warning system untuk deteksi dini.

5. Menyusun SOP terbuka dan partisipatif, termasuk mempertimbangkan desentralisasi penyediaan makanan melalui kantin sekolah atau pemberian dana langsung kepada orang tua.

“Barang-barang ini adalah kebutuhan dasar anak-anak kita. Jika pengelolaannya tidak aman, maka bukan hanya kesehatannya yang terancam, tetapi juga hak dasarnya sebagai konsumen,” kata Tulus. (*)