JAKARTA – Ada kegelisahan yang sesungguhnya sederhana. Kita marah ketika membaca berita korupsi triliunan rupiah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering menganggap kecil kebohongan, manipulasi, titip absen, pungutan tak resmi, mark-up receh, atau memakai fasilitas publik untuk kepentingan pribadi. Yang besar membuat kita geram. Yang kecil sering kita maklumi. Padahal keduanya berangkat dari akar yang sama: hilangnya rasa malu untuk mengkhianati amanah.

Di situlah persoalan integritas Indonesia bermula. Korupsi tidak selalu datang dengan koper penuh uang. Korupsi bisa tumbuh dari pembenaran-pembenaran kecil yang dibiarkan, lalu berubah menjadi kebiasaan, membentuk sistem, dan akhirnya dianggap wajar. Ketika kesempatan bertemu kekuasaan tanpa integritas, yang paling dahulu menjadi korban adalah kepentingan publik.

Bangsa ini sudah terlalu sering membayar mahal akibat runtuhnya integritas. Korupsi proyek e-KTP, misalnya, menimbulkan kerugian negara sekitar Rp2,3 triliun. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menghitung kerugian negara dalam perkara Jiwasraya mencapai Rp16,81 triliun dan dalam kasus ASABRI Rp22,78 triliun. Itu belum yang penyalahgunaan wewenang, bisa triliunan.

Angka-angka itu tidak boleh dibaca hanya sebagai deretan nol. Di belakang triliunan rupiah yang hilang terdapat sekolah yang bisa dibangun, puskesmas yang bisa diperbaiki, jalan yang dapat diselesaikan, beasiswa yang dapat diberikan, pelayanan publik yang bisa ditingkatkan, serta kesempatan hidup lebih baik bagi masyarakat. Korupsi bukan sekadar kejahatan terhadap kas negara. Ia mencuri kualitas masa depan.

Karena itu, Indonesia tidak cukup hanya mempunyai lebih banyak slogan antikorupsi. Negeri ini membutuhkan budaya integritas. Integritas harus bergerak dari poster ke perilaku, dari deklarasi ke keputusan, dari ruang seminar ke meja pelayanan, dari pidato pimpinan ke kebiasaan seluruh organisasi.

Budaya tidak lahir dalam satu hari. Ia ditanam, dirawat, diuji, kemudian diwariskan. Itulah mengapa simbol Pohon Integritas menjadi relevan. Sebatang pohon tidak menjadi besar hanya karena ditanam di depan kantor dan difoto bersama. Ia harus mempunyai akar, memperoleh air, bertumbuh, memberi keteduhan, lalu menghasilkan manfaat.

Baca juga

Rais Syuriah PCNU Garut Semprit KDM, Kiai Amin: Fokus Pengangguran Jabar

Begitu pula integritas. Ia membutuhkan akar berupa nilai, keteladanan dan sistem. Ia harus dirawat melalui transparansi dan akuntabilitas. Ia diuji saat seseorang memiliki kesempatan menyimpang tetapi memilih tidak melakukannya. Dan ia benar-benar hidup ketika manfaatnya dirasakan orang lain.

Tajuk Redaksi ini berpendapat, bahwa di sinilah media mempunyai tanggung jawab yang tidak kecil. Media tentu harus tetap kritis: mengupas penyimpangan secara utuh (whole truth), mengawasi kekuasaan, dan memberikan ruang kepada publik. Tetapi tugas media tidak semestinya berhenti setelah sebuah skandal diberitakan. Media juga mempunyai kekuatan untuk mengedukasi, mempertemukan, menggerakkan, mendokumentasikan praktik baik, dan menularkan keberanian untuk berlaku benar.

Inilah gagasan Media for Integrity. Media tidak mengambil alih pekerjaan aparat penegak hukum, Inspektorat, auditor, ataupun lembaga pengawasan. Media berada pada wilayahnya sendiri: membangun kesadaran, menjaga ruang publik, memperkuat komunikasi perubahan, menghadirkan keteladanan, dan memastikan praktik baik tidak tenggelam oleh kebisingan informasi.

Integritas memang perlu ditularkan. Keburukan dapat menular melalui pembiaran. Tetapi keberanian untuk jujur juga dapat menular melalui keteladanan. Seorang pimpinan yang menolak gratifikasi memberi sinyal kepada bawahannya. Seorang petugas yang melayani tanpa meminta imbalan membangun kepercayaan. Satu institusi yang transparan dapat memaksa institusi lain memperbaiki diri.

Karena itu muncul Personal Integrity Commitment (PIC) dan Institutional Integrity Commitment (IIC). Keduanya sengaja disebut komitmen, bukan sertifikat. Sebab, tidak seorang pun layak menyatakan dirinya telah selesai menjadi manusia berintegritas hanya karena memegang selembar piagam. Tidak pula sebuah lembaga otomatis menjadi bersih setelah sebuah logo ditempelkan di dinding.

Baca juga

Perisai dan Tanda Centang, Ini Makna Logo Media for Integrity

Komitmen adalah self declare. Seseorang berkata: saya memilih berkomitmen. Sebuah institusi berkata: kami berani menyatakan kepada publik bahwa kami ingin menjalankan organisasi dengan jujur, transparan, akuntabel, melayani, dan terus memperbaiki diri. Pernyataan itu bukan hadiah. Justru ia adalah janji yang sewaktu-waktu dapat ditagih oleh tindakan.

Inilah yang membuat komitmen mempunyai bobot moral. Orang yang menyatakan dirinya berkomitmen pada integritas sesungguhnya sedang membuka dirinya untuk diuji. Institusi yang menyatakan komitmennya juga sedang menyampaikan kepada masyarakat: lihatlah kami, nilai pelayanan kami, dan ingatkan kami jika melenceng.

Indonesia membutuhkan keberanian semacam itu. Bukan manusia yang merasa sudah sempurna, tetapi manusia yang berani berjanji dan terus memperbaiki diri. Bukan institusi yang sibuk mengumpulkan predikat, tetapi organisasi yang menjadikan integritas sebagai napas pelayanan.

Media harus berada di sana. Bukan untuk membagikan stempel siapa yang paling bersih, tetapi untuk menjaga agar komitmen itu terus hidup, diperiksa, diceritakan, dan ditularkan.

Sebab Indonesia Berintegritas tidak akan lahir dari satu deklarasi besar. Ia akan lahir dari jutaan keputusan kecil untuk tetap benar setiap hari. Karena, berintegritas dimulai dari kita sendiri. (*)